Keputusan blunder Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengeluarkan SK makin memperparah konflik dualisme kepemimpinan Golkar dan PPP. Yasonna dianggap mempunyai maksud politik tertentu, padahal SK yang memenangkan salah satu kubu dibatalkan oleh PTUN. Akhirnya, Presiden pun diharuskan turun tangan meredakan perpecahan politik yang dibuat Menkumham Yasonna Laoly.
Dua kader PDIP Harun Masiku dan Mardani Haji Maming berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron ...
