Pengelolaan anggaran daerah Pemprv DKI Jakarta bermasalah. Bukan hanya terkait pemberian opini wajar dengan pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi juga penyerapan anggaran yang tidak maksimal. Mendagri Tjahjo Kumolo mengultimatum, jika sampai akhir tahun ini penyarapan tidak maksimal, dirinya akan ikut merevisi atau mengurangi anggaran DKI.