Hasil keputusan Mahkamah Konstitusi meloloskan mantan narapidana mencalonkan diri untuk maju Pilkada merupakan angin segar buat para politisi bekas terpidana kasus Tipikor. Saat ini ada empat orang bekas terpidana korupsi yang akan mengikuti proses Pilkada serentak pada Desember 2015.

Majunya para koruptor ke pentas pilkada spontan dikutuk ramai-ramai oleh publik. Namun parpol pengusung berdalih, masih kuatnya elektabilitas para bekas napi di daerah pemilihannya jadi pertimbangan.

Apakah keputusan MK dapat disebut penegakan hak demokrasi, atau kemunduran bagi langkah pemberantasan korupsi?