Gelagat pemerintah membatasi hak kebebasan berpendapat bagi rakyatnya terendus publik. Lewat draf revisi Rancangan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pemerintah  menghidupkan kembali pasal penghinaan presiden dan wakil presiden.

Pasal penghinaan presiden pernah dihapus dari KUHP oleh Mahkamah Konstitusi pada 2006. Namun pasal itu kembali tertera dalam draf revisi yang diajukan pemerintah ke DPR awal Juni lalu.

Apa urgensinya sehingga pasal penghinaan presiden harus diberlakukan lagi? Apakah ini merupakan pasal pamungkas yang digunakan pemerintah untuk membungkam dan menghabisi para pengkritiknya?