Kasus "Papa Minta Saham" yang diduga melibatkan Ketua DPR Setya Novanto penanganannya telah dilimpahkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Di tengah pengusutan kasus itu, beberapa fraksi di DPR mengganti anggotanya yang ditempatkan di MKD. Beredar luas, bahwa persidangan ini akan berakhir anti klimaks. Kabar lainnya, ada tawaran uang senilai 20 milliar lebih untuk MKD agar mengamankan Setya Novanto dari sanksi berat.

Lantas, mampukah MKD bekerja obyektif, profesional, dan mampu menegakan etika serta menjaga kewibawaan Anggota Dewan?