Sesuai Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang KPK, capim KPK harus memiliki ijazah hukum atau sarjana lain dengan keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun di bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan. Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR Desmond J Mahesa, dikhawatirkan akan membahayakan kinerja KPK bila Capim yang tidak memenuhi prasyarat terpilih sebagai pimpinan lembaga pemberantasan korupsi itu.