Banyaknya gugatan terkait Pilkada serentak di Mahkamah Konsitusi (MK) menunjukan kualitas pesta demokrasi dalam mencari negarawan masih butuh perbaikan. Terkait hal ini Gerakan Masyarakat Peduli MK meminta Presiden Jokowi membatalkan Pasal 158 Undang-Undang Pilkada.
Dua kader PDIP Harun Masiku dan Mardani Haji Maming berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron ...
