Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jalan di tempat dalam menangani korupsi pembelian lahan RS Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diduga melibatkan Gubernur Basuki DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Padahal hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah menyatakan adanya kerugian negara sebesar Rp 151 miliar dalam pembelian lahan tersebut. Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra, Andre Rosiade menilai KPK sangat lamban dalam menangani kasus RS Sumber Waras, beda dengan kasus lain. KPK pun terkesan tumpul kepada Ahok.