Penyataan Sekjen PBB, Ban Ki-moon terkait status Sahara Barat patut disesalkan dan dinilai tidak menghormati proses pembicaraan damai yang sedang berlangsung di forum PBB. Ketika berkunjung ke kamp Tindouf di Aljazair pekan lalu, Sabtu (5/3), Ban Ki-moon menggunakan istilah pendudukan (occupation) Maroko di Sahara Barat, dan meminta agar digelar referendum di wilayah sengketa itu. Pengamat hubungan internasional dari FISIP Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa mengatakan, pernyataan blunder Ban Ki-moon seperti itu akan menjadi masalah jika diulang di tempat yang sedang mengalami konflik atau rawan konflik. Menurut Wakil Rektor Universitas Bung Karno itu, pada gilirannya Ban Ki-moon bisa membahayakan perdamaian dunia bahkan juga bisa mengancam keutuhan teritori Indonesia.