Isu reshuffle atau perombakan kabinet kerja jilid II kembali mencuat ke publik. Sementara, Presiden Jokowi yang memegang penuh kendali reshuffle belum pernah berbicara mengenai isu tersebut.
Mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia(MUI) Din Syamsudin mengatakan, reshuffle adalah hak prerogratif Presiden. oleh karenanya, jangan ada partai politik, ormas ataupun perseorangan yang berusaha mendikte jokowi soal pergantian personil kabinet kerja yang tengah dipimpinnya.
Dua kader PDIP Harun Masiku dan Mardani Haji Maming berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron ...