Pemerintah berencana mencabut 3266 Peraturan Daerah (Perda) yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman, khususnya perkembangan iklim investasi di Indonesia. Hal ini disambut baik Ketua bidang Desentralisasi dan Otonomi Daerah DPP Partai Golkar, Aziz Syamsuddin. 

Aziz mengatakan, sesungguhnya sinkronisasi perda bukanlah untuk memperlemah otonomi daerah yang kemudian menghambat investasi. Menurutnya, dengan sinkronisasi akan tercipta iklim investasi yang lebih kondusif.