Anggota Komisi III DPR RI Masinton Pasaribu meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk serius dalam mengusut tuntas kasus dugaan suap yang membayangi pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Reklamasi Teluk Jakarta.
Menurut Politisi PDIP ini, ada transaksi suap yang mewarnai pembahasan Raperda Reklamasi dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta yang membatalkan pembangunan proyek reklamasi Pulau G.
Dua kader PDIP Harun Masiku dan Mardani Haji Maming berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron ...
