Saat rapat evaluasi Kepolisian dan Kejaksaan Daerah di Istana Negara pada Selasa (19/7) lalu, Presiden Joko Widodo meminta agar Kepolisian dan Kejaksaan tidak mempidanakan kebijakan pemerintah daerah. Dalam rapat itu, Jokowi menuding ada polisi dan jaksa yang tak mematuhi perintahnya sehingga kebijakan daerah sulit terlaksana. Sontak, permintaan tersebut dinilai sebagai tindakan melawan hukum terhadap konstitusi negara. Padahal Indonesia sendiri merupakan negara hukum dan menjunjung tinggi hukum.