Pemerintah didesak untuk tidak menjadikan preseden Arcandra Tahar sebagai pemicu diakomodasinya status dwi kewarganegaraan melalui revisi Undang-undang Kewarganegaraan. Hal tersebut dikatakan Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana dalam diskusi publik bertema Warga Tanpa Negara” di Jakarta pada Jumat 19 Agustus 2016.