Polemik yang terjadi antara pemerintah dengan PT Freeport Indonesia masih belum mendapatkan titik temu, menjelang berakhirnya masa Kontrak Karya (KK) pada tahun 2021. Kesepakatan terakhir yang baru antara pemerintah dengan Freeport adalah mengenai status dari KK menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang bersifat sementara. Dalam hal ini, perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut mendapat izin untuk mengekspor konsentrat tetapi hanya berlaku selama masa negosiasi yaitu delapan bulan.