Perundingan antara pemerintah dan PT Freeport Indonesia yang dijadwalkan dilakukan selama 8 bulan, sampai 10 Oktober 2017, hingga kini belum menemukan titik temu. Sikap Freeport belum berubah terhadap beberapa tuntutannya. Antara lain seperti meminta perpanjangan kontrak selama 20 tahun dan jaminan stabilitas investasi setara dengan Kontrak Karya (KK).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan pun menegaskan, bahwa pemerintah tidak akan menabrak aturan demi Freeport.