Presiden RI, Joko Widodo, diharapkan tidak mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Presiden lebih baik merapihkan fraksi dari partai-partai pendukungnya. Karena partai pendukung pemerintah sudah menunjukan arah yang sangat jelas mendorong untuk merevisi UU KPK padahal revisi itu terindikasi untuk melemahkan.