Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah memberikan sertifikat tanah dua pulau reklamasi di Teluk Jakarta, yaitu Pulau C dan D, kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Pemprov pun dianggap telah dibodohi karna hanya mendapat bagian lima persen dari lahan reklamasi tersebut.