Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai lambat dalam menyikapi eskalasi kekerasan kemanusiaan di negara bagian Rakhine, Myanmar.

Pasalnya dalam Mukadimmah UUD 1945, pemerintah harus ikut melaksanakan perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.