Pemerintah Republik Indonesia diyakini tidak akan gentar menghadapi tekanan Republik Rakyat China (RRC) terkait penamaan wilayah laut Indonesia di perairan utara Natuna.
Pasalnya menurut Pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Teguh Santosa, Presiden Joko Widodo dan Kemenko Kemaritiman sejak zaman Rizal Ramli hingga Luhut B. Panjaitan telah mengkaji dengan sangat serius perubahan nama tersebut.
Dua kader PDIP Harun Masiku dan Mardani Haji Maming berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) atau buron ...
