Puluhan nelayan dari Kamal Muara, Muara Angke, dan Kali Baru menuntut pembatalan perjanjian nomor 33 tahun 2017 dan nomor 1/Akta/Not/VIII/2017 tentang pemanfaatan lahan di atas sertifikat hak pengelolaan nomor 45/Kamal pulau 2A (pulau D) antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mereka tergabung dalam Aliansi Korban Reklamasi atau Akar Jakarta ini juga meminta Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno untuk tetap menolak proyek reklamasi.