Kementerian Agama seharusnya tidak perlu repot-repot mengeluarkan daftar 200 nama ulama atau mubalig terpercaya. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menjelaskan bahwa kebijakan itu terkesan konyol. Sebab, tidak ada situasi yang mendesak yang mengharuskan ulama didata sebagai penceramah kredibel.